JAKARTA, sippfm.com- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah hari ini, Kamis (4/3/2021) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kantor Kemenko polhukam, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan guna meminta dukungan dari Menko Polhukam, untuk memfasilitasi keluarnya Inpres tentang Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut Mahyeldi meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan inpres terkait percepatan pembangunan monumen yang berlokasi di Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota itu. Mengingat hal ini penting untuk mengenang perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI dari upaya penjajah merebut kekuasaan di republik ini.
“Melalui Bapak Menko Polhukam, kita meminta agar Bapak Presiden mengeluarkan Inpres terkait percepatan pembangunan Monumen Bela Negara ini. Supaya anak-anak bangsa tahu sejarah perjuangan bangsa mempertahankan kedaulatan NKRI ini,” sebut Mahyeldi yang juga merupakan Ketua Forum Bela Negara Sumbar itu.
Pembangunan monumen ini tidak hanya sebagai ikon sejarah bangsa. Tapi lebih dari itu, akan berdampak pada pertumbuhan daerah baru dan juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.
“Kalau program ini terealisasi, Kecamatan Gunung Omeh akan menjadi daerah pertumbuhan baru. Selanjutnya akan dibuka akses jalan nasional dari Koto Tinggi menuju Bonjol Pasaman, Koto Tinggi – Riau, dan Koto Tinggi – Palupuh. Demikian juga jalan dari Payakumbuh ke Koto Tinggi akan diperlebar,” papar Mahyeldi.
Direncanakan, kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi monumen Indonesia Mini, yang menggambarkan perjuangan 34 Provinsi di Indonesia. Dan jika memungkinkan, di daerah ini juga akan dibangun SMA Taruna dengan basis asrama.
Hal tersebut mendapat sambutan baik dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia menyatakan sepakat akan memfasilitasi keluarnya inpres terkait percepatan pembangunan.
“Kita sepakat akan memfasilitasi Inpres tersebut dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Insya Allah bulan Mei 2021 inpresnya keluar. Dan tahun 2022 akan kita alokasikan anggarannya,” terang Mahfud.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab 50 Kota diminta menuntaskan pembebasan lahan selama 2021 ini. (*)