PADANG, sippfm.com- Langkah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyerahkan mobil dinas barunya kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Pemerhati sosial budaya dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Wirdanegsih, M.Si, menilai ini adalah langkah tepat yang diambil oleh gubernur guna mengakhiri keriuhan publik soal mobil dinas tersebut. Menurutnya ini adalah salah satu bentuk sikap yang mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin dalam merepon keresahan masyarakat.
“Itu sudah tepat, karena mobil dinas ini kan sebetulnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, Covid salah satunya. Jadi ini sikap yang bagus dengan menyerahkan kepada tim Satgas Covid. Dan ini sebagai salah satu bentuk komitmen gubernur untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi,” ungkap antropolog tersebut.
Wirda menyebutkan bahwa pembelian mobil ini tidak menyalahi aturan yang ada. Apalagi mengetahui kondisi mobil dinas lama yang sudah bermasalah dan tidak lagi bisa maksimal melayani ‘mobilitas’ sang gubernur. Hanya saja karena dalam situasi pandemi, hal ini menjadi sesuatu yang terkesan sensitif. Namun ia menyorot kenapa kegaduhan ini baru mencuat setelah sebulan mobil ini dipakai.
“Pembelian mobil ini kan sudah sebulan yang lalu. Tapi kenapa baru sekarang diributkan. Jadi sepertinya ada politisnya,” sentil Wirda.
“Saya mulanya tidak setuju dengan pembelian mobil dinas baru itu. Tapi mobil lama itu ternyata mengalami banyak kerusakan, tidak bisa dipakai dengan maksimal, maka dibelilah mobil ini, dan harganya juga tidak mahal sekali. Namun karena kita dalam kondisi pandemi, sehingga terkesan seperti lebih mementingkan beli mobil daripada kepentingan pandemi. Padahal kenyataannya mobil ini juga digunakan untuk penanganan pandemi, jalan ke daerah-daerah, bertemu masyarakat,” paparnya lebih lanjut.
Ia memuji sikap gubernur yang memperlihatkan tanggung jawabnya atas polemik yang terjadi, bahkan menyampaikan permintaan maaf.
“Ketika riuh, buya kan mau bertanggung jawab. Ia juga sudah meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang seolah ditimbulkan. Bahkan mobil ini diserahkan kepada tim satgas, sementara dia sendiri menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas,” katanya lagi.
Wirda menghimbau agar polemik mobil dinas gubernur ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Karena masih banyak persoalan lain yang perlu dibicarakan dan diselesaikan bersama. Ia meyakinkan bahwa gubernur adalah sosok yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat.
“Cukup sudah. Tidak usah didebatkan dan diviralkan lagi. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tulus yang dilakukan oleh gubernur. Karena kita tahu ia adalah sosok yang sederhana, tidak suka bermewah-mewah, dan berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Banyak lagi yang harus kita bicarakan sekarang ini. Persoalan banjir misalnya, bagaimana bisa kita selesaikan bersama,” ajaknya.
Dosen Sosiologi UNP tersebut juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi, bukan sebaliknya terjebak pada polemik.
“Permasalahan di daerah ini tidak hanya soal tanggung jawab pemerintah saja. Tapi bagaimana masyarakat juga ikut berpartisipasi mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi,” tutup Wirdanegsih. (mc)