PADANG,sippfm.com– Kanwil Kemenag Sumatera Barat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenag Sumbar, melakukan penguatan kualitas Dokumen/Eviden Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di ruang rapat PTSP Kanwil Kemenag Sumbar, Rabu (30/06).
Plt Kepala Subbag Organisasi dan Tata laksana dan KUB yang menjabat sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenag Sumbar Jarmil mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti KemenPAN RB nomor 10 Tahun 2019, maka Kemenag sebagai salah satu Kementerian/lembaga di Indonesia, diminta untuk melakukan penilaian mandiri Zona Integritas.
Dikatakan Jarmil, untuk lingkungan Kanwil Kemenag Sumbar yang terdiri dari satker Kanwil, Kemenag Kabupaten/Kota, Madrasah pada MAN dan MTs harus melakukan pergerakan terkait dengan PMPZI.
Untuk Tahun 2021 ini PMPZI terdiri dari dua komponen. Pertama komponen proses yang terdiri dari enam area : manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Kedua, merupakan hasil yang nantinya akan dilakukan oleh tim independen. Dalam hal ini Itjen Kemenag RI menekankan dua hal, yakni pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Jarmil menyebut PMPZI dilakukan dua kali dalam satu tahun. Untuk semester pertama akan berakhir 30 Juni 2021. Untuk semester kedua akan berakhir 31 Desember 2021. Namun demikian, pihaknya tak menampik masih ada sejumlah satker yang masih kurang dalam memahami prosedur pengiriman. Sehingga ada yang mengirim ke Menag pada akhir semester pertama.
Terkait itu, Jarmil mengaku sudah melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sederet tahapan. Sehingga pengisian masing masing area sesuai dengan tim Pokja yang sudah ditunjuk.
“Mulai dari area 1 hingga area 6 sudah melaksanakan tugas, tentunya secara tidak langsung melalui pimpinan Plt Kakanwil, Kabag TU dan juga koordinator pelaksana PMPZI ini, mewanti wanti agar seluruh satker (unit kerja) untuk pelaksanaan eviden atau dokumen sekaligus memaksimalkan pada semester satu ini,” jelasnya.
Jarmil menuturkan berdasarkan monitoring yang tercatat berdasarkan data di aplikasi PMPZI 19 Kemenag Kabupaten/kota sudah merealisasikan. “Untuk hasil penilaian masing masing satker sangat beragam sesuai dengan dokumen yang sudah diinput oleh masing masing satker di Kemenag Kabupaten/kota , begitu pula di MAN ataupun MTs,” katanya.
Selaku sekretaris yang diamanahkan, Jarmil menyebut tim PMPZI terus berupaya melakukan monitoring pelaksanaan PMPZI dilingkup Kanwil Kemenag Sumbar melalui sistem aplikasi.
Jarmil menambahkan seyogyanya seluruh ASN Kanwil Kemenag Sumbar mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing masing. Bagaimana pun muara dari pembangunan ZI menuju WBK, akan berdampak pada kesejahteraan kepada ASN yang dilingkup satker itu sendiri.
“Jadi masuk menuju WBK apalagi WBBM, akan memberi kontribusi kepada satker dan ASN itu sendiri, dalam artian tidak berimbas kepada satker yang lain. Seperti halnya empat sakter yang masuk wilayah ZI Kankemenag Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesiisr Selatan, Kota Payakumbuh dan MAN 1 Kota Bukittinggi, jika 4 satker ini berhasil menuju WBK maka buah manis kontribusi satker tersebut akan dinikmati satker bersangkutan.” Beber Jarmil.
Sesuai dengan aplikasi dilakukan secara berkala, pada tanggal 30 Juni 2021, tim PMPZI masih terus melakukan tahap kelengkapan dokumen. Dari dokumen yang ada maka perlu dilakukan penguatan dokumen, untuk selanjutnya baru dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang akan dilakukan hingga akhir tahun 2021.(*)