Padang | sippfm.com– UNESCO mengancam akan mencabut status Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai Warisan Alam Dunia. Kawasan hutan yang termasuk ke dalam The Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) bersama Taman Nasional Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu dinilai telah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Bahkan, sejak 2011 lalu, sebanyak 25,36 persen dari 352,470 hektare wilayah TNKS yang berada di Sumatera Barat masuk ke dalam status The World Heritage in Danger List (Warisan Alam Dunia Dalam Bahaya).
Menyikapi hal ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersama-sama mengembalikan kondisi TNKS seperti semula, serta mencegah kerusakan lebih jauh.
“Hal ini merupakan akibat dari adanya perambahan kawasan, illegal logging, dan usulan pembangunan jalan di kawasan TNKS. Untuk itu, semua pihak harus ikut bertanggung jawab dan bersama-sama melaksanakan komitmen pencapaian status konservasi yang diharapkan oleh UNESCO,” tuturnya di sela Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen dan Dukungan Terhadap Pelestarian Hayati Kawasan Wilayah Alam Dunia TRHS dan TNKS di Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di ruang rapat Istana Gubernur, Rabu (21/8).
Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan tindakan tegas pelaku illegal logging dan perambahan demi mengembalikan kepercayaan UNESCO terhadap TNKS. Sementara, terkait pembangunan jalan yang melewati TNKS, menurutnya harus dikaji ulang.
“Jika ini bisa diperbaiki, maka bisa meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Selain itu, juga bisa meningkatkan sektor pariwisata, sehingga dapat memajukan perekonomian Sumbar secara keseluruhan,” ujar gubernur dua periode itu.
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mengeluarkan TRHS dari status bahaya. Pemerintah juga akan memaksimalkan pemanfaatan TRHS untuk kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, ia juga menyayangkan proyek pembangunan jalan yang menembus kawasan TNKS. Menurutnya, pembangunan jalan bukanlah solusi percepatan pembangunan. Sebaliknya, menurut Wiratno Sumbar harus mempertahankan lahan milik rakyat.
“Jika proyek itu tetap dipaksakan, maka akan terjadi perebutan lahan antara masyarakat dan pihak swasta. Jelas akan memperburuk keadaan, karena akan memicu terjadinya konflik sosial,” katanya.
Sumber: harianhaluan.com