PADANG, sippfm.com- Gubernur Sumatera Barat, Bupati 50 Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat terkait pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru. Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur pada hari kamis (5/1) yang juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom.
Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang – Pekanbaru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 Nagari yang ada disana. Hal ini menjadi rumit dikarenakan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti, maka harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan bahwa dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusi dari masalah ini Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” Ucap Widya.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” tambahnya.
Saat diwawancara, gubernur nampak optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan dan optimis bahwa pembangunan tol Payakumbuh – Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan dimasyarakat harus diselesaikan. Jadi InsyaAllah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan.” jelasnya.
Dinas Kominfotik Sumbar