Padang Panjang, sippfm.com – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang, Sonny Budaya Putra mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk berhati-hati dalam pendataan nama penerima bantuan sosial (Bansos).
“Kroscek dengan baik. Pastikan setiap penerima Bansos memang layak untuk menerima bantuan. Jangan sampai berbagai program Bansos yang dikelola Pemko, terjadi kecenderungan diterima orang yang sama,” ujarnya di Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang, Selasa (5/9/2023).
Ia menuturkan, jika Bansos sampai tidak tepat sasaran, maka bisa menyebabkan ketimpangan di masyarakat. Untuk itu, pihaknya pun mengikuti Rakor Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) secara virtual, bersama OPD terkait.
Dalam Rakor itu, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menyebutkan, berdasarkan evaluasi 2022, di sejumlah daerah masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah meninggal dunia, terindikasi ASN, TNI-Polri, terdaftar di AHU dan memiliki upah di atas UMK.
Menanggapi masalah tersebut, setiap daerah diminta Mensos Risma untuk melaksanakan pemadanan data daerah dengan dengan Dinas Dukcapil, BPJS, PLN, BKN, PKH, dan Kemendikbud Ristek.
Sementara, Ketua KPK, Firli Bahuri berharap, setiap daerah untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan.
“Kami harap kepada Pemerintah Daerah bisa menyiapkan data terbaik, sehingga bansos dapat tepat sasaran,” harapnya. (*)
