Padang, sippfm.com,-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diajukan oleh Pemerintah kota Padang tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kota Padang. Pasalnya ada kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan daerah. Ini dibuktikan dengan tidak ditanggapinya secara positif oleh fraksi di DPRD Kota Padang sebagai presentasi 2 fraksi setuju dan 7 fraksi menolak untuk pembahasan Ranperda tersebut menjadi Perda.

Untuk menjawab kecemasan beberapa pihak, Walikota Mahyeldi meyakinkan dengan siap kehilangan pendapatan dari iklan rokok, dan berupaya menggali pendapatan dari sumber-sumber lainnya usai mendengarkan pendapat akhir fraksi DPRD di Gedung Bundar Sawahan, Rabu (27/12/2017) . Pendapat Walikota ikut ditanggapi positif oleh Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Padang, Adib Alfikri . “Ini bukan soal berkurangnya pendapatan daerah, tetapi demi menyelamatkan generasi muda dari menjadi obyek iklan rokok yang memancing mereka untuk mencoba rokok,” ujar Adib.

Di sisi lain, beberapa pihak yang menginginkan Ranperda KTR segera diterapkan karena beberapa data dari survey makin banyaknya perokok apalagi dari kalangan pelajar. Diperkuat dengan survey oleh Ruandu Foundation tahun 2017, bahwa 77 % anak dan remaja di Kota Padang tertarik mencoba rokok karena iklan dan promosi dan sponsor rokok. Berdasarkan Studi Hamka tahun 2007 bahwa 46,3% remaja mengaku iklan rokok mempengaruhi mereka untuk memulai merokok.

Sumber: Humas Kota Padang