PADANG, sippfm.com- Komitmen Sumbar dalam mengambil peran upaya pengendalian perubahan iklim telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Barat mengatakan RPJMD dalam rangka usaha menurunkan besarnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), secara keseluruhan Pemprov Sumbar merencanakan beberapa aksi mitigasi penurunan emisi GRK, diantaranya bidang pertanian dapat menurunkan emisi sebesar 24,11 persen melalui pelaksanaan aksi mitigasi melalui Intervensi pada sistem pemupukan, teknologi budidaya dan pengelolaan ternak di Auditorium Gubernuran, Rabu (27/7).
Di bidang kehutanan dan lahan gambut dapat menurunkan emisi sebesar 8,41 persen melalui rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan, rehabiltasi hutan wilayah kelola KPH, rehabiltasi hutan dan lahan kritis pada blok pemanfaatan, pengayaan hutan lindung dan reboisasi di wilayah kelola KPH.
“Selain itu, di bidang energi dapat menurunkan emisi sebesar 23,95 persen, kemudian bidang pengelolaan limbah dapat menurunkan emisi sebesar 5,32 persen. Dengan demikian Emisi GRK setelah pelaksanaan aksi mitigasi secara keseluruhan dapat turun 9,72 persen atau
sebesar 14.112.319 ton CO2 eq pada tahun 2030,”ungkap gubernur
“Kami juga memprioritaskan program pengembangan perhutanan sosial dengan target kinerja 250.000 hektar selama masa RPJMD atau 50.000 hektar per tahun merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Sumbar dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial,” tambahnya.
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Erik Teguh Primiantoro menjelaskan, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.
klikpositif.com
