PADANG, sippfm.com- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah melantik 11 pasangan kepala daerah di Sumbar, hasil Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Pelantikan dilakukan di aula gubernuran, Jum’at (26/2/2021), dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan dihadiri oleh pasangan kepala daerah yang akan dilantik, ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPR RI dapil Sumbar, dan unsur Forkopimda.
11 kepala daerah yang akan dilantik tersebut adalah kepala daerah dari Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Padangpariaman, dan Kabupaten Limapuluh, sementara Kabupaten Solok Selatan masa berakhir jabatan kepala daerahnya pada bulan Maret dan Kabupaten Solok masih dalam persidangan MK .
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengingatkan agar bupati dan walikota yang sudah dilantik, untuk bisa menjalankan amanahnya dengan baik, menunaikan janji-janji yang telah disampaikan ketika kampanye.
“Ujian berikutnya yang tak kalah berat adalah, menunaikan janji-janji kampanye saudara di daerah masing-masing. Ini saatnya saudara berjanji untuk bekerja siang dan malam, memastikan seluruh rakyat di berbagai pelosok wilayah saudara merasakan kehadiran pemerintah,” kata Gubernur Sumbar.
Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan pesan, agar program, visi dan misi yang disusun oleh bupati / walikota bisa sejalan dengan visi-misi pemerintah provinsi sumatera Barat, agar terjadi singkronisasi dari daerah sampai ke pusat. Mahyeldi juga ingin memastikan agar program yang disusun oleh kementerian bisa terkonsolidasi dengan baik hingga ke daerah, demikian juga program lintas kabupaten dan kota.
“Tidak ada yang jalan sendiri, tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi, dan dari provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Oleh karena itu saudara harus segera berlari kencang menyelesaikan tahapan tersebut, dan menyelesaikan RPJMD sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan pada waktu kampanye yang lalu,” tegasnya.
Bupati dan walikota juga diminta untuk mampu menggali dan memaksimalkan pengelolaan segala potensi daerah masing-masing, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan potensi sumber daya daerah yang lengkap akan dapat menarik investasi dari berbagai sektor, sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi.
Selanjutnya pasangan kepala daerah diminta untuk menjaga keharmonisan satu sama lain, dan menjadi dwi tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka diminta untuk memahami porsi tugas masing-masing yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
“Saya ingin mengingatkan saudara bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus memahami porsi tugas, wewenang, kewajiban, dan hak masing-masing. Hal ini menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi stabil. Ketidakpahaman terhadap porsi tugas, wewenang, kewajiban, dan hak merupakan salah satu sumber disharmonisasi antara kepala daerah dengan wakilnya,” tandas mantan Walikota Padang dua periode tersebut.
Gubernur juga meminta kepala daerah untuk segera melakukan konsolidasi politik, guna terwujudnya iklim kerja yang kondusif, serta membagun kerjasama dengan semua pihak dalam rangka memacu pertumbuhan pusat perekonomian daerah. Pemerintah daerah juga diminta untuk cerdas dan bergegas menyusun strategi dan program guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat harus digugah partisipasinya, agar bisa terwujud apa yang dicita-citakan. Karena pembangunan hanya akan berhasil apabila ada dukungan dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.
Mayeldi menutup poin pesan pentingnya dengan mengingatkan agar para bupati dan walikota dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diatur oleh undang-undang. (Mc)
