PADANG sippfm.com- Gubernur Sumatera Barat melalui Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Adri Yulika, SH, M.Hum, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat administrator eselon III dan pejabat pengawas eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dua di antaranya mengisi jabatan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar. Acara pelantikan dilaksanakan di Aula Bapenda pada Selasa, 3 Desember 2024.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Sumbar, Syefdinon, S.Sos, MM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar, Rudy Rinaldy, serta Kepala Dinas Sosial, Syaifullah, S.Pd, M.M. Tak ketinggalan, sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar turut menyaksikan acara tersebut.
Acara dimulai dengan pengambilan sumpah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh Andri Yulika, SH, M.Hum, disaksikan oleh dua saksi, yaitu Sekretaris Bapenda Prov Sumbar, Betty Vetria, SE, M.Si, dan Sekretaris Inspektorat Prov Sumbar, Rini Oktariani, S.T, M.Si, serta didampingi oleh rohaniawan dari Kemenag Kanwil Sumbar.
Adapun pejabat yang dilantik di Bapenda Sumbar antara lain:
- Juhelmi (III/b) sebagai Kepala Seksi Penerimaan pada UPTD PPD Kota Pariaman Bapenda Prov Sumbar
- Willy Susparela, SE, MM (IV/a) sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Prov Sumbar
Dalam sambutannya, Andri Yulika menyampaikan bahwa pengangkatan pejabat ini dilakukan untuk penataan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Oleh karena itu, pengisian posisi jabatan administrator dan pengawas di beberapa OPD di Pemerintah Provinsi Sumbar menjadi sangat penting.
“Harapan kami, para pegawai yang dilantik dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Jadilah contoh yang baik bagi rekan kerja maupun bawahan,” ujar Andri Yulika mewakili Gubernur Sumbar.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Bapenda Provinsi Sumbar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. (*)