Secara keseluruhan Sumatera Barat (Sumbar) masih belum menggunakan sarana sistem informasi berbasis elektronik, sehingga belum mampu mencapai target pelayanan optimal. Berbeda dengan pemerintah di provinsi lain. Misalnya di Provinsi Jawa Barat yang sudah mampu mandiri dengan menggunakan sistem elektronik (server) milik sendiri yang merupakan anak perusahaan dari Bank Jawa Barat.
Seharusnya Sumbar sudah bisa melakukan hal yang serupa. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Saat ini, DPRD Provinsi Sumbar sudah mempunyai website khusus yang bisa diakses untuk memperoleh informasi update, begitu juga dengan Pemda setempat.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 juga masih belum terdapat anggaran untuk peningkatan layanan sistem informasi berbasis IT. 60% RAPBD Sumbar masih fokus pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara ASN.
Diharapkan untuk kedepannya pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk peningkatan sistem jaringan (IT) sehingga pelayanan publik bisa dilakukan secara online dan informasi lebih mudah diketahui oleh masyarakat.