PADANG sippfm.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah sukses meningkatkan pendapatan petani hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk memajukan program ini dan telah menargetkan pengelolaan kawasan hutan seluas 700 ribu hektare oleh masyarakat. Hingga 2023, Sumbar telah mengelola 205 unit perhutanan sosial dengan luas 287,553 hektare dan memfasilitasi 175 ribu Kepala Keluarga (KK), mendekati target nasional sebesar 12,7 juta hektare.
Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan hutan menghasilkan pendapatan yang melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Simpul dari kesuksesan ini adalah kolaborasi yang kuat dan komitmen yang mendalam dari seluruh pihak terkait,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Sektor ini mencakup lima skema, termasuk Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, yang memberikan potensi besar bagi peningkatan ekonomi lokal. Misalnya, Hutan Kemasyarakatan di Solok Radjo telah mencapai pasar ekspor dan memberikan dampak ekonomi signifikan kepada petani kopi.
Keberhasilan lain terlihat di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Taram, di mana pengelolaan ekowisata menghasilkan perputaran uang hingga Rp2 miliar per tahun. Data menunjukkan bahwa pendapatan petani hutan telah meningkat secara signifikan sejak 2020, dengan rata-rata kenaikan pendapatan mencapai 15 persen per tahun, mendekati UMR Sumbar.
Dengan 81,97 persen nagari di Sumbar berada di sekitar kawasan hutan, Program Perhutanan Sosial menawarkan harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini. Program ini tidak hanya mengelola hutan secara berkelanjutan tetapi juga memberikan alternatif pendapatan yang stabil bagi penduduk lokal. (*)