SAMARINDA, sippfm.com- Pengelolaan carbon trading menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena daerah ini dinilai memiliki potensi besar untuk itu. Guna memaksimalkan ini, rombongan Pemprov Sumbar, dipimpin oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldi lakukan studi banding ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kunjungan rombongan Pemprov Sumbar tersebut diterima langsung oleh Pj. Gubernur Kaltim, Dr Akmal Malik dan jajaran, di ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/10/2023).
Audy menyebutkan, salah satu alasan yang menjadi pendorong Pemprov Sumbar melakukan studi banding ke Prov. Kaltim adalah keberhasilan Pemprov Kalimantan Timur dalam menurunkan emisi karbon dan mendapatkan kompensasi sebesar Rp260 miliar dari Bank Dunia.
“Awalnya saya baca berita di media-media nasional bahwa Kaltim dapat ratusan miliar rupiah dari carbon trading (perdagangan karbon). Saya berpikir harusnya Sumbar juga bisa memperoleh hal yang sama, karena kita juga berkontribusi dalam menyuplai oksigen Indonesia dan dunia melalui menjaga kelestarian kawasan hutan,” ucap Audy.
Kemudian Wagub Sumbar menuturkan, total penduduk Sumbar saat ini berjumlah sekitar 5,6 Juta jiwa. Secara geografis, lebih kurang 30 persen wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan lindung. Maka dapat diartikan 10 dari 19 kabupaten/kota atau 85 persen dari total nagari/desa yang ada di Sumbar itu berada disekitar kawasan hutan.
Audy menilai, meskipun luas wilayah dan hutan Sumbar tidak seluas Kaltim. Namun, paling tidak keberhasilan Kaltim dalam pengelolaan carbon trading juga bisa diterapkan di Sumbar sehingga dapat mendatangkan pendapatan baru bagi daerah.
“Jadi kita ingin belajar gimana cara dapat duit dari carbon trading ini, mengingat lebih dari setengah daratan wilayah Sumbar adalah hutan. Kita ingin mempelajari bagaimana menyiapkan programnya, mulai dari penyiapan dokumen hingga implementasinya. Kita bisa copy jika berkenan kawan-kawan berbagi ilmu dengan kami, sehingga kami bisa mempersiapkan mulai dari hulunya,” jelas Audy.
Sementara itu Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengungkapkan keberhasilan Kaltim dalam penurunan emisi karbon hingga mendapatkan kompensasi dari Bank Dunia tidak terlepas dari komitmen kuat pemimpin Kaltim sebelumnya, yang dimulai dari Gubernur Awang Faroek Ishak dan dilanjutkan oleh Gubernur Isran Noor.
“Ini adalah hasil perjuangan Gubernur sebelumnya. Tapi yang jelas, bisa sampai ketitik seperti saat ini tentu butuh proses dan perjuangan yang panjang, butuh konsistensi karena tidak instan. Perlu komitmen kuat dari pemimpin daerah dan dukungan multi pihak,” ucap Akmal Malik.
Hasil perjuangan tersebut, sambung Akmal, Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia dan bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok carbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja.
“Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada Desember 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program ini akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur,” jelas Akmal Malik.
Hadir mendampingi Wakil Gubernur, Audy Joinaldy dalam studi banding tersebut antara lain, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Sumbar yang juga merupakan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozar Wardi dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sumbar. (*)
